Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Perencanaan yang Baik

Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Perencanaan yang Baik

Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Perencanaan yang Baik

Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Perencanaan yang Baik
Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa Butuh Perencanaan yang Baik

JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerapkan teknologi tinggi guna memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp5.335 triliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tentu penggunaannya membutuhkan dukungan sumber daya yang mumpuni.

Tercatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp1.737,8 triliun dan e-purchasing Rp240,8 triliun. Sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik.

Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi

anggaran pemerintah sebesar Rp177,9 triliun. Ini dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender. Meski begitu, kritikan tetap datang dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

Tetap Optimistis karena Ilmuwan Terus Bekerja demi Vaksin Corona
Cegah COVID-19 Meluas, Pemerintah Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Presiden mengeluh dengan banyaknya tender yang dilakukan tidak di awal tahun oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Dia pun mempertanyakan proses tender yang ada lantaran terus-menerus mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya.

“Tiap tahun kita ulang-ulang terus kesalahan ini. Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek. Karena, yang gini-gini (bulan) November masih tender,” kritiknya.

Dikonfirmasi tentang keluhan Presiden, Deputi Bidang Hukum

dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak Gayuh Patriastomo, mengakui masalah yang sama tetap muncul setiap tahunnya. Ini disebabkan adanya persoalan di perencanaan, sehingga proses tender pengadaan masih mendominasi di tengah dan akhir tahun.

“Ini masih menjadi tantangan. Pelan-pelan kita lagi coba geser ke awal tahun. Kendalanya di perencanaan di kelembagaan kementerian. Mereka sudah mengalokasikan anggaran, tapi belum tahu penggunaannya untuk apa,” beber Ikak.

Pihaknya terus mendorong kementerian/lembaga membuat perencanaan

pengadaan yang baik, sehingga akan mendapat barang dan jasa yang bagus, biayanya lebih baik, serta waktu lebih cepat. “Kalau diamati, perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun ke depan itu mereka sudah ada. Ini kan rutin. Tapi menerjemahkan menjadi perencanaan pengadaan itu yang telat,” sebutnya.

 

Baca Juga :