Sifat Utang Pajak (Wajib Pajak)

Sifat Utang Pajak (Wajib Pajak)

Sifat Utang Pajak (Wajib Pajak)

Sifat Utang Pajak (Wajib Pajak)

1. Dapat dipaksakan 

Seperti sifat pajak pada umumnya, utang pajak juga bersifat memaksa. Apabila penanggung pajak belum juga melunasi pajak yang dibebankan pada waktu yang telah ditentukan, penagihan dapat dilakukan dengan cara paksa melalui Surat Paksa (SP), Surat Pemberitahuan Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan pelelangan harta Penanggung Pajak berdasarkan UU PPSP No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000.
2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya 
Utang pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak dapat dialihkan, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (3) UU KUP No. 28 Tahun 2007., yaitu:
  1. Badan oleh pengurus, termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
  2. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;
  7. Orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib Pajak dan pihak lain yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas lazim disebut Penanggung Pajak.
3. Dapat ditagih seketika 
Pajak yang terutang dapat dilakukan penagihan secara seketika dan sekaligus. Pengertian seketika adalah dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo pembayaran utang pajak yang telah ditentukan. Pengertian sekaligus adalah bahwa penagihan dapat dilakukan terhadap semua jenis utang pajak.
4. Mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lain 

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Kedudukan Negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pelunasan utang pajak diprioritaskan daripada utang Penanggung Pajak kepada pihak-pihak lain. Hak mendahulu atas utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.


Sumber: http://ojel.student.umm.ac.id/seva-mobil-bekas/