PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Bentuk CV ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD melainkan digabungkan bersma dengan peraturan-peraturan mengenai Persekutuan Firma. Dengan demikian, biasanya tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umunya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaries. Untuk mendirikan CV sama dengan Persekutuan Firma yaitu dibutuhkan minimaldua orang sebagai pendiri perusahaan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemilik perusahaan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.

Seperti halnya dengan persekutuan firma maka pada umumnya setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta Autentik sebagai akta pendirian dan dilakukan oleh notaries yang berwenang diwilayah Republik Indonesia. Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan Komanditer (CV) adalah menetepkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan akta Autentik sebagai Akte Pendirian oleh notaries yang berwenang.

Didalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat dalam hal-hal sebagai berikut :

  1. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya
  2. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan
  3. Modal persekutuan
  4. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer
  5. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu ; dan
  6. Mulai dan berakhirnya persekutuan
  7. Pembagian keuntungan ddan kerugian persekutuan

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia.[7]

  1. ORAGANISASI DALAM CV

Sekutu Pasif bertugas :

  • Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan
  • Berhak menerima keuntungan
  • Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan
  • Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif (Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang), bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu aktif) berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

sumber :
https://mitradesain.co.id/2020/06/11/seva-mobil-bekas/