Hubungan Agama dan Perilaku Ekonomi

Hubungan Agama dan Perilaku Ekonomi

Pada zaman keemasan Islam (the Golden Age of Islam), yaitu pada abadke-7 sampai ke 14, ekonomi danagama itu bersatu. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun demikian, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi Eropa adalah pendeta. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja, seperti Thomas Aquinas, Augustin, dan lain-lain. Namun karena adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi Barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Keadaan ini merupakan gejala awal revolusi menentang kekuasaan gereja dan merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan dari pemikiran ekonomi skolastik. Sejak itu, sejarah berjalan terus sampai pada keadaan di mana pemikiran dan kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin.

Para ekonom kontemporer mulai mencari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan human.

Agama dan ekonomi memiliki hubungan yang berkesinambungan. Kegiatan ekonomi yang baik dalam kehidupan bemasyarakat akan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama. Perilaku produksi, distribusi, maupun konsumsi akan menunjukkan hal yang positif jika didasari oleh kekuatan agama. Kegiatan ekonomi yang demikian tidak akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Manusia diperbolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya karena tidak ada

satupun agama yang melarangnya. Namun yang perlu dperhatikan adalah apakah proses pencapaian itu sudah benar atau belum, sesuai dengan keyakinan agama atau tidak. Agama juga memerintahkan manusia untuk menjalankan pola kerja yang baik, perilaku konsumsi yang benar, dan hal-hal lain bersifat positif. Jika dalam melakukan kegiatan ekonomi orang tidak didasari oleh kekuatan agama, maka yang timbul adalah kecurangan-kecurangan pola kerja yang tidak baik, kolusi, dan nepotisme, serta hal-hal lain yang sifatnya destruktif.[10]

Sistem Ekonomi Indonesia, mengacu pada kesepakatan Sumpah Pemuda 1928.Sistem Ekonomi Indonesiamenurut Prof. Dr. Mubyarto [5]adalah aturan main yang mengatur seluruh warga bangsa untuk bertunduk pada pembatasan-pembatasan perilaku sosial-ekonomi setiap orang demi tercapainya tujuan masyarakatIndonesia yang adil dan makmur. Aturan main perekonomian Indonesiaberasas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam Sistem Ekonomi Indonesia yang demokratis kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan.

sumber :

https://superhackemail.com/tahu-bulat-apk/