Pengertian Akuntansi Pemerintah dan Perbedaanya

Dasar-dasar akuntansi

akuntansi-pemerintah

Akuntansi negara ini merupakan aplikasi akuntansi di bidang keuangan publik (public finance) terutama pada tahap pelaksanaan anggaran (penarikan anggaran), termasuk segala hal yang diakibatkannya, baik permanen maupun sementara pada semua tingkatan, serta seperti di unit pemerintah.

Pengertian akuntansi pemerintahan, menurut para ahli

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi pemerintahan, kita dapat merujuk pada beberapa pendapat ahli, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Abdul Halim (2002: 143)

Pengertian akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa untuk kemudian memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, dari instansi pemerintah, yang menjadi keputusan ekonomi rasional dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap segala arah alternatif dari semua ukuran.

Menurut Bachtiar Arif dkk. (2003)

Akuntansi pemerintahan adalah suatu kegiatan atau penyediaan jasa untuk memberikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran informasi keuangan, dan peringkasan suatu transaksi keuangan pemerintah.

Setelah Revrisond Baswir (2000: 7)

Yang dimaksud akuntansi pemerintahan adalah akuntansi (pemerintahan termasuk akuntansi organisasi nirlaba pada umumnya) yang dalam bidang akuntansi mengacu atau berkaitan dengan instansi pemerintah dan beberapa lembaga yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Meskipun badan pemerintah besar, seperti di semua perusahaan ini, ia juga merupakan badan mikro.

Arifin Sabeni dan Imam Ghazali

Definisi akuntansi pemerintah adalah data akuntansi yang digunakan untuk kemudian memberikan informasi tentang atau terkait dengan transaksi ekonomi dan keuangan di mana organisasi pemerintah, termasuk organisasi dengan tujuan amal atau amal, terlibat.

READ  Contoh Percakapan Menggunakan Future Perfect Tense

Kustadi Arinta

Akuntansi negara ini merupakan penerapan akuntansi di bidang keuangan publik, khususnya dalam tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala dampak yang dapat terjadi secara temporer atau permanen di semua tingkatan dan di semua unit lembaga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Dalam hal standar akuntansi pemerintahan, atau disingkat SAP Pasal 1 (5), SAP merupakan rangkaian proses manual atau terkomputerisasi yang berkisar dari pengumpulan data hingga pencatatan dan ringkasan hingga pelaporan kondisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Tujuan akuntansi pemerintahan

Menurut Bakhtiar Arif dan Iskandar, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan secara umum sama, antara lain sebagai berikut:

akuntabilitas

Dalam pemerintahan, keuangan publik yang diatur kemudian harus dapat atau mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat daerah pemilihan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di negara Indonesia telah atau telah diatur dalam Pasal 23 ayat 5 UUD 1945.

Manajerial

Akuntansi kenegaraan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan dalam bentuk struktur APBN serta strategi pembangunan seperti melakukan kegiatan atau kegiatan pembangunan dan mengendalikan kegiatan tersebut dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi dan perekonomian.

Dalam pandangan

Tinjauan keuangan di Indonesia ini kemudian terdiri dari tinjauan kepatuhan, tinjauan keuangan umum, dan tinjauan operasional atau manajemen.

Fitur akuntansi negara

Akuntansi negara tentunya memiliki ciri khusus dibandingkan dengan akuntansi perusahaan. Berikut adalah ciri-ciri atau ciri-ciri akuntansi pemerintahan, antara lain:

  • Pemerintah mencatat anggaran saat anggaran diposting.
  • Pemerintah tidak mencari laba sehingga tidak ada laporan laba dalam akuntansi pemerintah dan tidak ada perlakuan akuntansi terkait atau terkait.
  • Dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu dana.
  • Ini kaku karena bergantung pada peraturan perundang-undangan.
  • Investasi buku.
  • Ini tidak memerlukan perkiraan modal, serta laba yang disimpan di neraca.

Persyaratan pemerintah

Persyaratan peraturan tercantum di bawah ini, termasuk yang berikut ini:

1. Tentang klasifikasi anggaran

Sistem akuntansi negara kemudian harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi rumah tangga yang disetujui serta badan legislatif. Tugas mereka adalah saling melengkapi dalam penyelenggaraan keuangan negara dan juga harus terintegrasi.

2. Dapat memenuhi persyaratan konstitusi, undang-undang dan peraturan lainnya

Akuntansi pemerintahan kemudian dirancang sebagai persyaratan yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Jika ada dua kemungkinan, yaitu kepentingan efisiensi dan profitabilitas di satu sisi dan juga bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya di sisi lain. Kemudian pembukuannya harus disesuaikan dengan konstitusi, undang-undang dan peraturan lainnya.

READ  Momen Inersia: Rumus, Perbedaan, Properti, Jenis, Faktor, dan Contoh

3. Estimasi harus dibuat

Sistem akuntansi pemerintah kemudian diharuskan untuk menghasilkan beberapa perkiraan untuk mencatat transaksi moneter yang telah atau telah terjadi. Estimasi yang dibuat harus mampu atau mampu mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang andal dari segala arah / sisi.

4. Sistem akuntansi membutuhkan pengembangan lebih lanjut

Dengan adanya perubahan lingkungan dan juga jenis transaksinya, maka sistem akuntansi pemerintahan harus disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.

5. Estimasi harus dikembangkan secara efektif

Sistem akuntansi pemerintahan ini juga harus mengembangkan beberapa estimasi tersebut, yang secara efektif berkaitan dengan alam serta perubahan lingkungan, sehingga dapat atau dapat menghasilkan hasil ekonomi dan keuangan dalam pelaksanaan suatu program.

Sistem juga harus mampu, atau mampu, memenuhi kebutuhan dasar informasi keuangan dalam pengembangan rencana dan program. Sistem akuntansi pemerintahan perlu dikembangkan bagi pengguna informasi keuangan seperti pemerintah, masyarakat umum (badan legislatif), organisasi donor, Bank Dunia, dll.

6. Memperoleh perkiraan biaya

Estimasi yang telah atau telah dibuat harus memungkinkan dilakukannya analisis ekonomi terhadap data keuangan dan juga melakukan reklasifikasi transaksi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bagian dari pengembangan beberapa estimasi nasional.

Peran akuntansi pemerintah

Peran akuntansi pemerintah meliputi:

akuntabilitas

Ini kemudian bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan juga melaksanakan pedoman yang dipercayakan kepada perusahaan pelapor untuk mencapai tujuan yang telah atau telah ditetapkan secara berkala.

administrasi

Membantu klien dalam menilai pelaksanaan setiap aktivitas atau aktivitas entitas pelapor selama periode pelaporan sehingga dapat atau dapat memfasilitasi fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dari semua aktivitas, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan publik pada umumnya.

Transparansi,

Hal ini kemudian memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur ​​kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki atau mungkin berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atau mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan atau dipercayakan kepadanya dan juga kepatuhannya dengan persyaratan hukum. -Undangan.

Keadilan antargenerasi

Ini kemudian membantu klien untuk dapat atau mampu menentukan kecukupan pendapatan pemerintah selama periode pelaporan untuk atau dapat mendanai semua atau semua biaya yang dialokasikan dan juga apakah generasi mendatang diyakini akan terlibat menanggung beban ini. biaya.

READ  Kesalahan Umum Yang Sering Ditemui Dalam Menulis

Ruang lingkup akuntansi pemerintahan

Akuntansi kenegaraan ini kemudian memuat tidak hanya deklarasi pemerintahan nasional, tetapi juga deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (A Manual of Government Accounting), yang dapat atau dapat diringkas sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif et al., 2002: 9) :

1. Dapat memenuhi persyaratan konstitusi, undang-undang dan peraturan lainnya.

Akuntansi pemerintahan kemudian dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Jika ada 2, karena alasan efisiensi dan ekonomi di satu sisi, sedangkan di sisi lain bertentangan dengan UUD, Anggaran Dasar, atau peraturan lainnya, maka pembukuannya perlu disesuaikan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Terkait dengan klasifikasi anggaran.

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah atau telah disetujui oleh pemerintah dan badan legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara dan juga harus terintegrasi.

3. Estimasi perlu dibuat.

Sistem akuntansi pemerintahan kemudian harus membuat estimasi untuk mencatat transaksi yang terjadi. Perkiraan yang dibuat kemudian harus dapat atau mampu menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang dapat diandalkan pada bagian properti serta tujuan penggunaan dana dan pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

4. Memfasilitasi pemeriksaan oleh pejabat pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintahan yang sedang dikembangkan harus memungkinkan auditor untuk menjalankan tugasnya.

5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.

Mengingat lingkungan yang berubah dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintah perlu terus diadaptasi dan dikembangkan agar efisien, efektif, dan relevan.

6. Estimasi yang perlu dikembangkan secara efektif.

Sistem akuntansi pemerintah kemudian harus secara efektif membuat perkiraan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat atau dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program.

7. Sistem harus mampu,

atau mampu memenuhi kebutuhan dasar informasi keuangan untuk mengembangkan rencana dan program.

Sistem akuntansi pemerintahan kemudian harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat atau dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan, antara lain Bank Dunia, lembaga donor, pemerintah, masyarakat umum (badan legislatif), dll.

8. Memperoleh perkiraan biaya

Estimasi yang dibuat harus memungkinkan dilakukannya analisis ekonomi atas data keuangan dan klasifikasi ulang transaksi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan evolusi estimasi nasional.

Oleh karena itu penjelasan mengenai pengertian akuntansi, peran, persyaratan, ruang lingkup, tujuan dan karakteristik negara, semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat bagi anda. Terima kasih

Sumber :